Page 220 - Informatikakm

Yayasan Perangkat Lunak Bebas (FSF, fsf.org), sebuah organisasi yang
mengeluark Deà Perangk Lu Bebas, meril daftar lise perangk

lunak bebas. Daftar tersebut membedakan antara lisensi perangkat lunak
bebas yang kompatibel dan yang tidak kompatibel dengan lisensi pilihan FSF,
yaitu Lisensi Publik Umum GNU, yang merupakan sebuah lisensi copyleft.
Dalam daftar tersebut, juga tercantum lisensi-lisensi yang dianggap FSF tidak
bebas untuk beberapa alasan tertentu.
Di Indonesia, kesadaran masyarakat tentang lisensi perangkat lunak
masih perlu ditingkatkan. Masih sering kita temui adanya pelanggaran
terhadap lisensi perangkat lunak, baik melalui pembajakan, penggandaan
perangkat lunak yang tidak sesuai dengan lisensi, serta penjualan perangkat
lunak tanpa lisensi resmi. Padahal, sudah ada undang-undang yang mengatur
mengenai hal ini. Di Indonesia, lisensi perangkat lunak tercakup dalam konsep
Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), yang diatur dalam Undang-Undang No. 7
Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (Agreement Establishing The World
Trade Organizationf, dan lebih spesiàk lagi pada Pasal —“ Undang Undang
No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Istilah HaKI atau Hak
atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property
Right (IPR), yang memiliki pengertian pemahaman mengenai hak atas kekayaan
yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan
dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia (human right).
HaKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada
seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya.
Untuk memperbaiki kondisi penghargaan terhadap hak cipta terkait
penggunaan perangkat lunak di Indonesia, perlu kita pahami dan tumbuhkan
kesadaran mengenai pentingnya mematuhi aspek legal lisensi perangkat lunak
dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang dalam kehidupan sehari-
harinya tidak/jarang melanggar hukum, tetapi dalam penggunaan perangkat
lunak, mereka tidak begitu memperdulikan apakah perangkat lunak yang
digunakan memiliki lisensi yang benar/tidak. Padahal, dari kacamata hukum,
tindakan menggunakan perangkat lunak dengan lisensi yang tidak legal sama
saja dengan tindakan melanggar hukum lain, misalnya mencuri. Oleh karena
itu, perlu ditekankan pemahaman bahwa pelanggaran lisensi perangkat lunak
juga adalah kegiatan melawan hukum yang harus dihindari.
Alasan lain yang juga menjadi penyebab mengapa masih banyak yang
menggunakan perangkat lunak tanpa lisensi yang benar ialah permasalahan
biaya: banyak perangkat lunak populer yang diperlukan memiliki lisensi
komersial dan dijual dengan harga yang tidak murah dan masih memberatkan
bagi banyak orang di Indonesia. Sebagai salah satu solusi permasalahan ini

210 Informatika SMA Kelas X